pertambangan rakyat. Timah, yang akhirnya masyarakat berjuang sampai melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memperoleh WPR dari PT. pertambangan rakyat

izin usaha pertambangan khusus 11. Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen. izin usaha pertambangan khusus 11. “Kami ingin agar pendelegasian mencapai tujuannya dimana tidak ada tata kelola pertambangan minerba yang berkurang serta semua berjalan baik. E. Wilayah Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Syarat pengajuan izinnya oleh pemohon yaitu:Pertambangan Rakyat di Alam Kemerdekaan Tonggak awal bagi penguasaan sumberdaya pertambangan dialam kemerdekaan adalah pasal 33 UUD 1945. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Metode tambang semprot yang menggunakan mesin berkekuatan 5,5 PK/unit untuk menambang emas pada aluvial tua atau tanah lapukan, selanjutnya material tersebut diolah ke dalam " sluice box " yang kemudian mineral-mineral berat yang tertinggal dalam sluice box di dulang untuk memperoleh emas Hasil perhitungan sumber daya hipotetik emas aluvial di. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh. 20. Tata kelola pertambangan rakyat akan menjadi perhatian utama Pemerintah. Dimana nantinya Pemda di tiap lokasi. com Kementerian ESDM: Pertambangan Rakyat Wajib Miliki Izin dan Lengkapi Dokumen. Untuk itu,. Reklamasi dan Pasca tambang. Tambang Rakyat Anak Tiri Pertambangan Nasional. Izin Penambangan Batuan. Tujuan penelitian ingin mengetahui sejauh mana keberpihakan negara terhadap eksistensi. Pasca perubahan undang-undang pertambangan tahun 2020, utamanya pada Pasal 7 dan Pasal 8 telah dihapuskan. Dalam UU Nomor 3/2020, kegiatan pertambangan rakyat bisa dilakukan di wilayah seluas maksimal 100 hektar (Ha) dan paling dalam 100 Ha. Dari penetapan itu, Pemprov Papua baru bisa mengeluarkan izin pertambangan rakyat untuk perorangan. Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba 9. Kewenangan. 43. rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. 6. Saleh dkk. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 70A. ABSTRAK PERATURAN. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan nasional. Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat. Bonde, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan PertambanganSebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura mengatakan, wilayah potensial pertambangan, namun belum mendapatkan izin sehingga dianggap tambang ilegal, jika dimungkinkan untuk diubah statusnya menjadi wilayah pertambangan rakyat, maka skema itu akan didorong. Dikatakan terkait pengusulan Wilayah penambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) dalam hal ini Gubernur Kalbar sudah menyurati seluruh bupati walikota Se-Kalbar pada Januari 2019 lalu dan baru beberapa daerah yang merespon. memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan galian tambang bagi kesejahteraan rakyat di daerah. Pertambangan Khusus sebagaimana Diktum KETIGA huruf b dan Diktum Il dasar bagi Menteri untuk menetapkan saha Pertambangan Khusus dengan -iteria sesuai dengan ketentuan peraturan angan Rakyat sebagaimana dimaksud IGA huruf c, menjadi dasar untuk pertambangan rakyat dengan -iteria sesuai dengan ketentuan peraturan bangan. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebutWPR, adalahWilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Lokasi tambang emas tanpa izin di Aceh Barat didokumentasikan oleh Walhi Aceh pada Agustus 2019. Perincian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara. PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Liputan6. , 2012). TEMPO. 000. Wilayah Pertambangan Rakyat’ yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Tujuh di antaranya merupakan tambang emas di Kuantan Singingi, Riau; Kulon Progo; Lombok Barat; Sumbawa; Gorontalo Utara; Minahasa Utara; dan Halmahera Selatan. 5. kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara 5. 2, Agustus 2021:. Menurut Arief, dalam ilmu antropologi, pertambang rakyat sudah jadi satu kultur sistem pertanahan baru untuk masyarakat. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus; atau c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Lalu jika ditelaah labih dalam lagi pada Perda RTRW Kabupaten memang ada tumpang tindih yang signifikan, misalnya di Banyuwangi kawasan peruntukan pertambangan dengan spesifik menyebutkan sekitar. Pertambangan rakyat yang sesungguhnya ada aturannya, ada regulasinya, dan sudah jelas," ungkapnya dalam sesi webinar, Senin (27/9/2021). 3 Metode Panning Metode panning atau pendulangan adalah metode yang paling umum digunakan dengan memanfaatkan berat emas itu sendiri. Selain daripada itu, kegiatan penambangan timah rakyat di Pulau. Namun, Tambang Rakyat Gosowong (TRG) menjadi sesuatu yang ‘baru’ model pertambangan rakyat di Indonesia. Yang berhak memberikan IPR, dalam pasal 67 ayat 1 disebutkan adalah “Bupati/Walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi”. Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumber Daya dan Lingkungan. Dia menambahkan, perizinan tambang rakyat saat ini masih sulit karena belum optimalnya komitmen dari pemerintah daerah dalam menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Rabu, 10 Maret 2021 Ombudsman mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pertambangan tanpa izin dan pertambangan rakyat. Namun ternyata, banyak permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara T. 23 Dec 2015. KH Gani Kasuba,. VI MINING BUSINESS BAB VII IZIN. Bahkan menjadi. "Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 sudah didelegasikan ke gubernur (penerbitan IPR-red), akan tetapi menerbitkan IPR ada beberapa dokumen yang diterbitkan terlebih dahulu," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi. d. Baca Juga: Perhapi Sarankan Pemerintah Amankan Lahan Eks PKP2B dari Penambang Tanpa Izin1. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi. masyarakat dengan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Wilayah Pertambangan Rakyat: Pasal 20: Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. 2 Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. 000 Ha pada tahun 2014(Aminah, 2014:37). Pertambangan Rakyat (IPR). Selain IUP, pemberian perizinan lainnya berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 Daerah Provinsi, Izin Pengangkutan dan Penjualan serta IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan juga. Namun dari hasil pemeriksaan JATAM Kaltim di lapangan, telah teridentifikasi 50 titik tambang yang dipastikan ilegal. "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Dalam undang-undang tersebut tim riset dunia tambang telah menyusun secara lengkap mengenai. Gubernur Sudah Bisa 'Lagi' Berikan Izin Pertambangan. 000,00 (sepuluh. Pasal 20 memuat tentang setiap kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR d. 42. WPN ini dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Dihapus. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Menurutnya sudah ada sinyal, kawasan-kawasan illegal drilling dijadikan Wilayah Tambang Rakyat. Sejak berlakunya Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam penanganan pertambangan rakyat perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat petambang dengan memerhatikan aspek-aspek kebijakan, kelembagaan,. Terjadi generalisasi pandangan terhadap kedua jenis PETI (versi lama dan baru). 051 Pemulihan Lahan Bekas Tambang - 53. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT. Jika kamu membutuhkan jasa pendirian perusahaan, pengurusan izin perusahaan, jasa notaris, konsultan pajak, jasa pengacara, penyusunan dan pemeriksaan kontrak, dan konsultan bisnis, bisa banget nih hubungi Bizlaw! Bizlaw adalah layanan hukum yang terpercaya, terjangkau, berpengalaman, profesional, mudah diakses, dan. WUP, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR,. com ABSTRAK Permasalahan yang ada pada pertambangan rakyat di kecamatan Boyan Tanjung adalah metode penambangan yang menggunakan mesin bertenaga 120 HP, mesin tersebut terlalu besar dan tidak dapat. Bagian Kedua: Wilayah Usaha Pertambangan 14–19 Part Two: Mining Areas Bagian Ketiga: Wilayah Pertambangan Rakyat 20–26 Part Three: Small-Scale Mining Areas Bagian Keempat: Wilayah Pertambangan Rakyat 27–33 Part Four: State Reserve Areas BAB VI USAHA PERTAMBANGAN 34–35 CH. Di masa Orde Lama, tepatnya pada tahun 1951, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. penguasaan mineral dan batubara 4. ” Penulis menyadari, bahwa tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak akan berjalan dengan lancar. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tcpi sungai; b. Hal ini dikarenakan kawasan di Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari perbukitan karst atau batu kapur, sehingga persediaan olahan tambang berupa batu kapur sangat melimpah dan menarik minat masyarakat untuk. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya, (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk: a. WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. "Kami kesulitan menertibkan tambang liar ini. Limbah tersebut berasal dari aktivitas penambangan logam, menurut sebuah penelitian. COM, JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi telah mengajukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada Menteri ESDM. Hasil studi ini menunjukkan lokasi tambang rakyat di Desa Leran Wetan, Desa Leran Kulon, dan Desa Pucangan dapat dialokasikan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat. Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat Di Bombana Provinsi Sulawesi. dan kesempatan kerja masyarakat lokal. Foto udara area bekas tambang emas ilegal di kawasan hutan lindung Ulu Masen antara. rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Yuk simak penjelasannya berikut! Dasar Hukum Pertambangan Rakyat Secara umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang. Pasal 21 memuat tentang aturan penetapan wilayah pertambangan rakyat; Pemerintah Pusat segera melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dan Instansi Pemerintah terkait dalam rangka pelaksanaan Perpres Nomor 55 Tahun 2022. lzinPertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. Dalam aspek pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah juga diberi wewenang sesuai ketentuan Pasal 71 dan Pasal 144. Aturan tersebut merupakan tujuan Pemerintah. "WPR sudah ada, syarat (mengeluarkan izin pertambangan rakyat-red), kita harus menyusun dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh menteri. Bahkan menurut data Dirjen Minerba saat ini Peti sudah tersebar di 2. pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian,. pertambangan rakyat (IPR) yang merupakan atau termasuk kedalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Iuran pertambangan rakyat tersebut menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah. IPR dapat diberikan terutama kepada : Koperasi yang ada di sekitar WPR; Kelompok usaha pertambangan rakyat, minimal 1 (satu) kelompok untuk 10 (sepuluh) orang, yang merupakan penduduk dan bertempat tinggal di sekitar wilayah. "Dulu ketika jadi Bupati, tambang galian C itu diserahkan ke camat saja. b. [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin Penambangan Batuan (“SIPB”). KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA . Ketiga, peran strategis pemerintah daerah telah dicabut dan saat ini pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga akan muncul budaya birokratisasi dalam tata kelola pertambangan rakyat. Konsep hukum pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat yaitu membuat kebijakan yang mengatur tahapanpertambangan rakyat mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk menyebarkan informasi Tambang Rakyat, setelah itu Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Izin pertambangan rakyat IPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 39. 89. Pengertian pertambangan rakyat adalah: Subjek. 36. TRIBUNKALTIM. Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan tambang rakyat adalah bagian dari. 000. pertambangan rakyat : usaha pertambangan rakyat setempat secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas; 11. ASPEK HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT DI INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha. 735. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat. Dengan adanya kekuasaan pengaturan ini pemerintah memiliki hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam mineral (pertambangan) yang nilai ekonomisnya berusaha semakin. 3. Secara ringkas, menurut UU No. Kemudian untuk mempermudah pengawasan. wilayah Pertambangan Rakyat (WPR),atau Wilayah IzinUsaha Pertambangan Khusus tidak. Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR kepada. pertambangan rakyat, di satu sisi tambang rakyat telah memberikan lapangan kerja dan sandaran hidup bagi ribuan warga yang bekerja di areal pertambangan, di sisi lain aktifitas tambang rakyat yang sulit di kontrol telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang sangat serius. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan. BAB IIpertambangan sekaligus mengemban amanat untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bentuk konflik yang terjadi di wilayah Gunong Ujeun adalah konflik laten. Salah satu pasal dalam beleid itu menyatakan tambang rakyat adalah bagian dari ekosistem pertambangan nasional. Veronika S. Adapun temuan Ombudsman RI adalah pertama, mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal, kedua. Izin Pertambangan Rakyat. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan UU No. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK. persepsi masyarakat terhadap keberadaan pertambangan, dan 4) mengidentifikasi nilai eksternalitas dari kegiatan pertambangan emas rakyat METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tepatnya di Kecamatan Welata dan Kecamatan Namlea. Pada awal kemunculannya, penambang rakyat membuka lahan secara manual. Keberadaan penambangan emas di daerah. persyaratan perizinan usaha pertambangan 9. 7 Pada kenyataanya, banyak perusahaan dalam skala kecil tidak mendapat izin dari pemerintah. pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah. PNBP subsektor minerba akan dioptimalkan senilai Rp 82,4 triliun,. untuk melegalkan kegiatan tersebut dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR); namun berbenturan dengan persyaratan IPR yang diatur dalam Undang-undang No. "Kalau bisa mereka (BUMDes) jadi sumber untuk mengatur kampung secara baik juga dengan kampung serta kelembagaan adat mengatur dengan baik untuk mendukung hak akses dan dapat manfaat langsung dari hasil pertambangan," kata. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ia berharap agar BRIN dapat berperan di wilayah Indonesia yang sudah berproduksi oleh tambang rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Perlunya Integrasi Efektif Dalam Penanganan Pertambangan Ilegal. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat ( W PR ); c. 34. Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan. com. Kegiatan penambangan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pada aspek abiotik, biotik dan kultural. Permohonan Kartu Pekerja Peledakan (KPP) Madya. BANDA ACEH, KOMPAS — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Provinsi Aceh telah memicu kerusakan daerah aliran sungai dan hutan. 000) sesuai dengan Peraturan. IPR adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan dengan luas wilayah yang terbatas. (3) Dihapus. Bukan saja. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan, pihaknya masih menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya juga mengatur soal mineral dan batubara. Konsep tambang rakyat sudah di atur dalam undang-undang. 18. lahan tambang yang terjadi juga meliputi perubahan bentang alam, perubahan kondisi fisik, kimia dan biologi tanah, iklim mikro serta perubahan flora dan fauna (Siswanto dkk. Dalam Undang-Undang, izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kini sudah memiliki akses seluas 100 hektare dibandingkan dengan izin penetapan lokasi. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya. Bisa juga PETI bergabung dengan perusahaan besar yang sudah izinnya,” kata Ridwan. Timah, yang akhirnya masyarakat berjuang sampai melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memperoleh WPR dari PT. usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat. kaum wanita di usaha pertambangan rakyat mencapai sekitar 30% (atau bahkan sampai 70% misalnya di Papua Guinea) dari jumlah tenaga kerja total, bekerja tidak hanya di sektor pelayanan, tapi juga di kegiatan penambangan sesungguhnya. Keberadaan Cihonje sebagai salah satu wilayah pertambangan emas rakyat menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan legalitas aktivitas penambangan, persoalan modalitas, peran lembaga yang disalahtafsirkan keberadaanya, serta kesehatan dan keselamatan kerja (Zulkarnain dkk. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, ada jejak konflik sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah lingkar pertambangan. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) merekomendasikan lima strategi utama untuk meningkatkan manajemen dan tata kelola izin pertambangan rakyat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskiptif dengan. Pertambangan dan Energi, Jakarfta, 1994. Sebagai informasi, dalam upacara Hari Jadi Pertambangan ke-78 tersebut, Menteri ESDM memberikan penghargaan Dharma Karya Energi dan Sumber Daya. 8.